Pengukuhan Komunitas Waria Bantul

Tanggal 23 September 2012 menjadi hari yang bersejarah bagi komunitas waria di kabupaten Bantul. Bertempat di pendopo rumah dinas bupati Bantul, keberadaan waria yang berada di kabupaten Bantul secara resmi dikukuhkan dalam sebuah wadah organisasi yang diberi nama Ikatan Waria Bantul (IWABA).

Acara pengukuhan yang dimulai pada pukul 19:30 WIB tersebut dihadiri oleh beberapa tamu undangan diantaranya anggota DPRD Kabupaten Bantul, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan juga Persatuan Perempuan Merah putih. Selain dari pihak pemerintah, hadir pula komunitas waria yang ada di daerah Yogyakarta seperti Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) dan pondok pesantren waria.

Prosesi pengukuhan yang ditandai dengan sumpah jabatan dipimpin oleh kepala Dinas Sosial kabupaten Bantul, Drs. H. Mahmudi. Dalam sambutannya, Mahmudi menyambut baik keinginan kaum waria Bantul untuk membentuk sebuah organisasi atau komunitas. Keberadaan komunitas ini diharapkan bisa memacu kaum waria yang berada di kabupaten Bantul untuk melakukan kegiatan yang positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan menjadikan IWABA sebagai mitra kerja pemerintah, terutama untuk membantu mengatasi dan melakukan pembinaan dalam permasalahan sosial.

Read More

LGBT Yogya Gelar Upacara Bendera

“Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.” Begitulah bunyi salah satu kalimat yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 45.  Sebuah kalimat yang terkesan sederhana, namun sarat akan makna. Semua warga Negara Indonesia berhak atas kemerdekaan yang telah  di perjuangkan oleh para pahlawan negeri ini. Kemerdekaan yang tidak pandang bulu.

Ditengah hiruk-pikuk menyambut hari raya idul fitri tahun ini, sebagian warga tetap antusias untuk merayakan HUT RI yang k-67. Hal ini seperti yang terlihat  dalam prosesi upacara bendera di NDalam Notoprajan, Yogyakarta. (17/8/2012) Puluhan anggota Jaringan Ham dan Keberagaman (JAMGAMAN) yang terdiri dari kaum waria, lesbian, gay, bisexual, transsexual dan rohaniwan-rohaniwati begitu khidmat mengikuti prosesi upacara yang dimulai pukul 09:00-11:00 WIB tersebut.

Read More

Komunitas Waria Sampaikan Aspirasi ke Anggota Dewan

kaum waria antusias berdialog dengan anggota DPRD DIY (Foto: Sheila)

Keberadaan kaum waria masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarkat. Seringkali mereka dicap dengan stigma negatif dan diberlakukan secara diskriminatif. Padahal, sebagai bagian dari bangsa, merekapun memiliki hak yang sama. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang aman, hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk mengeluarkan pendapat.  

Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi kaum waria, Rabu (16/05/2012), Komisi D DPRD DIY bekerjasama dengan Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) menggelar acara dengan tema; Penyampaian Aspirasi IWAYO dengan komisi D DPRD Provinsi DIY dalam Kegiatan Reses II 2012.

Acara yang dilaksanakan di kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya; Nuryadi (anggota DPRD dari komisi D Provindi DIY), Fathan (Dinas Sosial Provinsi DIY), Basuki (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY) dan Shinta Ratri (Ketua IWAYO).

Keberadaan wakil pemerintah DIY disambut antusias oleh sekitar 100 waria yang hadir dalam acara tersebut. Hal ini terlihat ketika para peserta diberikan ruang untuk berbagi dan berdiskusi dengan wakil rakyat tersebut. Sebagian besar peserta mengeluhkan pelbagai persoalan, terutama menyangkut pekerjaan.

Cassandra, waria asli Yogyakarta mengatakan bahwa pekerjaan bagi kaum waria merupakan hal yang cukup sulit dan banyak kendala. Menurutnya, meskipun teman-teman waria memiliki keterampilan dan skill tertentu, belum tentu ada perusahaan atau instansi yang bisa mempekerjakannya.

“Saya berharap agar pemerintah bisa memberikan pelatihan kepada kami, supaya kami bisa lebih mandiri. Kemampuan dan skill teman-teman tidak hanya dalam bidang salon atau merias, tapi ada juga yang pintar memasak, budidaya perikanan dan sebagainya. Oleh karena itu, kami berharap agar agar pemerintah bisa memberikan fasilitas berupa tempat berkumpul yang nantinya bisa kami jadikan sebagai tempat pengembangan kemampuan serta skill yang kami miliki” harap Cassandra.

Menjawab keluhan serta harapan dari komunitas waria, Nuryadi, anggota DPRD dari komisi D Provindi DIY mengatakan bahwa setiap warga termasuk komunitas waria berhak atas alokasi anggaran yang akan dikeluakan oleh pemerintah. Alokasi ini tentunya harus melalui prosedur serta persyaratan yang berlaku.

adapun untuk soal pekerjaan, Basuki, pegawai dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DIY menyatakan siap untuk membantu komunitas waria dalam membantu memberikan pelatihan serta keterampilan kerja. Menurutnya, bantuan pelatihan ini tidak golongan masyarakat, akan tetapi yang lebih penting adalah adanya kemauan, motivasi serta prosfek dari pelatihan yang diberikan.

Read More